POLITIK
Jemi Kudiai, Wasekjen DPP Jaman wilayah Indonesia Timur
Jakarta-mediaindonesianews.com: Guna efisiensi anggaran Jaring Kemandirian Nasional (Jaman) meminta Jokowi merampingkan kabinet Indonesia Maju.
“terlalu gemuk tentu sulit bergerak, apalagi problem kebijakan masih menjadi tumpang tindih. Omnibuslaw yang misinya merampingkan peraturan sejogyanya dibarengi dengan perampingan birokrasi.” Ujar Jemi Kudiai, Wasekjen DPP Jaman wilayah Indonesia Timur
Menurut Jemi, kepemimpinan tingkat pusat yang dipentingkan adalah kualitas bukan kuantitas. seperti Wakil Menteri yang tidak berfungsi diberhentikan saja. Kinerja Wakil Menteri hanya pencitraan di media dan tidak punya kuasa akan kebijakan di kementriannya perlu dievaluasi.
“Jabatan Wakil Menteri sama sekali tidak punya kuasa penuh atas kebijakan di Kementriannya, tetapi memiliki fasilitas yang sama dengan menteri. Tentu ini sangat membebani anggran kementerian tersebut. Para pejabat di Kabinet Jokowi harus mencontohkan penghematan.” katanya
Kalau kita lihat, lanjut Jemi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja ditiap kementrian, posisi sentral internal diatur oleh sekjen kementerian. Sedangkan kuasa Anggran dan kebijakan dikendalikan oleh menteri yang dibantu para staff. Kalau ada Wamen malah menjadi rancu.
“Semakin ramping tentu semakin leluasa pemerintah bergerak, tidak terbelenggu oleh ego sektoral. Problem bernegara ini sulit selesai karena terlalu banyak aktor yang membuat palang pintu.” jelasnya
Lebih lanjut Jemi mengatakan bahwa, mengingat APBN tahun ini sangat berdarah darah, Resafle kabinet kali ini harus benar-benar merampingkan diinternal kelembagaan dan kementrian, Pemerintahan Jokowi perlu efisiensi dan Efektifitas anggaran.
“Negara ini dibiayai oleh uang rakyat, sudah selayaknya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan dinikmati segelintir orang. Bergaya di sosial media tapi tidak ada impact-nya terhadap kesejahteraan rakyat. Reformasi birokrasi pada misi misi Presiden Jokowi perlu direalisasikan dengan nyata.” pungkasnya