Ketum BMIR Ajak Masyarakat Awasi Bansos

Jakarta – MINews.com: Masih adanya masyarakat yang tidak menerima Bantuan Sosial (Bansos) akibat dampak pandemi Covid-19 yang disalurkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, membuat Ketua Umum Barissan Muda Indonesia Raya (BMIR), Rouli Octara Rajagukguk mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pendistribusian bantuan tersebut.

“Masyarakat harus ikut mengawasi pendistribusian bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah, jika belum ada yang mendapatkan diharapkan langsung melapor” ujar Rouli saat diwawancarai di Kantor DPN BMIR, Jakarta Selatan, Sabtu, (2/5).

Hingga saat ini, lanjut Rouli, masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan bahkan ada yang salah sasaran. Hal itu dikarenakan data yang dipakai sebagai acuan pembagian bantuan sosial masih memakai data yang lama, belum ada pembaharuan data dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

“Sampai saat ini masyarakat masih banyak yang belum menerima bantuan, bahkan ada juga masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan sosial namun mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah karena belum ada pembaharuan data dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.”, jelasnya.

Menurut Rouli, mengenai polemik banyaknya data yang belum tepat sasaran, setidaknya disebabkan oleh 3 alasan. Pertama, terhambatnya proses update data penerima bantuan sosial karena jenjang yang cukup panjang, yakni dari level Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga database nasional. Kedua, sering kali terjadi moral hazard di tingkat bawah dimana cukup banyak kejadian bantuan sosial yang semestinya diperuntukkan bagi warga miskin malah diberikan kepada keluarga atau kroni aparat desa.

“ketiga, khusus bencana Covid 19 ini, ada banyak database calon penerima bantuan sosial yang sebelumnya tidak masuk kategori miskin, tiba-tiba menjadi miskin karena mendadak kehilangan mata pencahariannya. Mereka ini diantaranya para pekerja dan pedagang harian yang mendapatkan pemasukan dari kerja harian.” paparnya

Menyikapi hal tersebut, Rouli berharap perlunya sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan bantuan sosialnya yang rutin (PKH, Bantuan langsung tunai, bantuan pangan non-tunai, dll) dengan bantuan dari pemerintah daerah yang sifatnya menambal atau menambah bantuan yang sudah ada.

“Juga bantuan lainnya yang berasal dari CSR perusahaan dan para donatur. Bukan justru terus menerus membuat polemik, saling curiga hingga membuat satu sama lain kehilangan kepercayaan yang ujung-ujungnya masyarakat sendiri dirugikan.” katanya

Meskipun demikian, Ketua BMIR tersebut sangat mengapresiasi terhadap kinerja Kementerian Sosial yang tanggap menghadapi pandemik Covid-19 dan sesuai intruksi Presiden Joko Widodo, berupa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemik Covid-19.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial yang sangat tanggap dalam menangani pandemik Covid-19 dan sesuai dengan instruksi serta arahan dari Presiden Jokowi., “ pungkas Rouli. (ips)