FGD PDIP Soroti Integrasi Transportasi Jakarta, Kemacetan hingga Proyek Galian Jadi Sorotan

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas persoalan integrasi dan kesetaraan moda transportasi di Ibu Kota, Selasa (10/2). Kegiatan yang berlangsung di Lobi Bung Karno, Gedung Baru DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, menghadirkan sejumlah pakar tata ruang, transportasi, hingga perwakilan pemerintah daerah.

Mengusung tema “Kawal Jakarta: Memperkuat Integrasi dan Kesetaraan Moda Transportasi Jakarta Menuju Bangsa yang Humanis, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global”, forum ini menyoroti berbagai persoalan mendasar transportasi Jakarta, mulai dari kemacetan kronis, tata ruang kota, hingga dampak proyek infrastruktur dan banjir.

Pakar Tata Ruang Perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai persoalan kemacetan Jakarta tidak bisa diselesaikan semata-mata dengan menambah armada transportasi publik atau memperluas jaringan jalan. Menurutnya, konsentrasi kawasan bisnis yang terpusat di Jakarta Selatan turut memperparah beban lalu lintas.

“Penambahan armada transportasi publik dan jaringan jalan tidak akan menyelesaikan kemacetan jika jumlah pengguna jalan terus meningkat. Jakarta terkunci karena pusat kegiatan ekonomi terlalu terpusat,” ujar Yayat.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2025–2028, Harris Muhammadun, menyoroti maraknya proyek penggalian jalan yang dilakukan secara bersamaan di satu ruas jalan. Ia menilai hal tersebut menjadi salah satu faktor signifikan peningkatan kemacetan.

“Banyaknya galian secara sporadis menyebabkan kemacetan meningkat. Perlu pelarangan proyek bersamaan pada ruas jalan yang sama, pembatasan jam kerja berat hanya pukul 22.00–05.00, serta pengetatan izin dengan kewajiban menyediakan rute alternatif,” tegas Harris.

Sementara itu, Azas Tigor Nainggolan, mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (2010–2014), menekankan perlunya pengendalian kendaraan dari wilayah penyangga seperti Bogor dan Tangerang. Menurutnya, Jakarta tidak bisa terus menanggung beban mobilitas dari daerah sekitar tanpa dukungan sistem transportasi publik yang memadai di masing-masing wilayah.

“Pemerintah perlu mengendalikan jumlah transportasi pendatang ke Jakarta. Daerah penyangga harus memperkuat transportasi publiknya agar tidak membebani Jakarta,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, pakar transportasi Tory Damantoro mendorong keberanian politik untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengendalian transportasi elektronik. Sementara Darmaningtyas, pemerhati kebijakan pendidikan dan transportasi, mengusulkan optimalisasi sistem parkir berlangganan untuk menekan biaya masyarakat tanpa harus menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Co-founder Bike to Work, Toto Sugito, menilai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan pihak yang menjadi penyebab kemacetan harus diperkuat. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih tegas dalam memberikan sanksi.

FGD ditutup dengan masukan dari Staf Khusus Gubernur Jakarta, Nirwono Yoga, yang mendorong agar Fraksi PDIP terus aktif mengawal kebijakan transportasi agar berjalan konsisten dan terintegrasi.

Melalui forum ini, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mendorong kebijakan transportasi yang lebih terintegrasi, adil, dan berkelanjutan guna menjawab tantangan mobilitas perkotaan yang semakin kompleks.(FF)