Pilkada Dimasa Pandemi, Tidak Perlu Ada Perppu

Jakarta – mediaindonesianews.com: Berangam tanggapan dari berbagai kalangan terkait pelaksanakannya Pilkada 2020 di masa pandemi covid-19. Ada yang menyarankan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan namun dengan mematuhi protokol kesehatan tapi banyak juga yang berpendapat untuk menunda dulu pelaksanaan tersebut karena dikhawatirkan akan menambah penyebaran virus covid-19.

Tanggapan kritis disampaikan Dosen Prodi S3 Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof.Dr.John Pieris, SH.,MH.,MS yang mengatakan wajar saja jika banyak pejabat negara terpapar covid 19, karena mereka berada di garda terdepan untuk membasmi virus itu.

“Kita prihatin karena situasi saat ini pasti mempengaruhi kegiatan pelayanan publik, tetapi menurut saya,  ini bisa diatasi karena masih ada pejabat lain yang mungkin lebih profesional dan mampu mejalankan tugas degan baik,” ujarnya kepada mediaindonesianews.com, Senin (21/9).

Munculnya klaster-klaster baru di perkantoran menambah deretan panjang penyebaran covid-19. Ini semua dikarenakan kelalaian menjalankan prokol kesehatan yang sudah ditegaskan Pemerintah seperti memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak  di setiap instansi pemerintah maupun di tempat-tempat kerja lainnya.  

“adanya kluster-kluster baru penularan covid 19 di perkantoran lebih cepat karena protokol kesehatan tidak dipatuhi degan baik.  Disiplin pagawai maupun karyawan sangat kurang. Ditambah lagi dengan suhu yang dingin (AC) sangat memacu penularan virus covid 19 berkembang dan menjalar kemana-mana” katanya.

Menurut John Pieris pemerintah tidak perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu)  untuk mengatur sanksi bagi para peserta pemilu yang melanggar protokol kesehatan.

“Kan sudah ada aturan, ada petugas yang mengawasi, dan sudah banyak masyarakat yang dihukum selama ini, misalnya tidak pakai masker dan lain sebagainya,”jelas Anggota Komisisi Kajian Ketatanegaraan MPR. RI ini.

John Pieris menegaskan, agar penyebaran covid-19 ini  tidak mengganggu pelayanan publik yang  harus dilakukan pejabat pemerintah lebih serius lagi dalam melakukan fungsinya.

“Disiplin masyarakat juga harus ditingkatkan dalam mengurangi dan membasmi covid-19 ini, pungkasnya. (LiaN)