Refleksi Akhir tahun 2019 & Peresmian Museum Mahkamah Agung RI

Jakarta - MediaIndonesiaNews : Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), Prof Dr H. Hatta Ali, SH MH, Jumat, 27 Desember 2019, meresmikan sejumlah fasilitas penunjang di Gedung MA. Fasilitas itu di antaranya Studio Command Center, e-Learning Center, Assessment Center, Lounge VIP dan Museum.

Hatta berharap fasilitas penunjang tersebut dapat membantu pembentukan SDM MA yang berkualitas dan profesional.

“Peresmian berbagai sarana ini merupakan satu langkah maju dalam mendekatkan lembaga peradilan kepada masyarakat. Serta sarana untuk membentuk aparatur lembaga peradilan yang akan mendukung desain organisasi yang berbasis kinerja dan ilmu pengetahuan,” ungkap Hatta.

Sementara, untuk museum, digunakan untuk memuat dokumentasi lintas generasi pengemban tugas peradilan di MA. Dokumentasi tersebut ditampilkan dengan peralatan digital dan layar sentuh.

Memasuki ruangan utama museum, pengunjung akan langsung melihat langit-langit atap berbentuk bulat nan unik. Sekeliling atap tersebut bertuliskan adagium-adagium hukum klasik. Jumlahnya mencapai 2.400 tulisan. Pengunjung dapat membaca tulisan-tulisan tersebut dari layar digital yang disediakan.

Selain itu, dokumentasi yang mengabadikan para pahlawan di dunia peradilan. Diharapkan kehadiran museum di MA bisa menjadi gambaran terkait peradilan bagi generasi muda.

“Bangsa yang baik, adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Di dunia peradilan, kita juga punya pahlawan-pahlawan pejuang di dalam mendirikan peradilan dan banyak kiprah-kiprah mereka yang sampai sekarang kita gunakan dan berlaku,” ujarnya.

Dalam Museum MA, ada juga aksesoris yang digunakan para hakim Indonesia di masa lalu seperti jubah, termasuk jubah hakim yang dikenakan pertama kali oleh Hakim Agung MA pertama, Kusumah Atmadja.

Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa melihat replika Peradilan Padu di Pulau Samosir, mendengarkan sejarah hukum Indonesia dari masa ke masa melalui pesawat telepon zaman dulu, hingga berfoto di spot palu raksasa.            

Selanjutnya, kepada wartawan yang ikut berkeliling museum, Hatta mengatakan, pembangunan museum ini terinspirasi dari museum-museum mahkamah di luar negeri yang mengabadikan jasa para pahlawan peradilan dengan mendirikan museum.

Museum ini terbilang tak luas, namun terdapat banyak sekat antara ruang satu dengan yang lain.

Di dalam museum ini, terdapat replika peradilan-peradilan masa lalu, buku-buku sejarah tentang peradilan Indonesia, serta berbagai peninggalan peralatan peradilan masa lampau.

Di museum ini, pengunjung juga dapat berpose menggunakan baju kebesaran hakim lengkap dengan palu di layar digital.     

Sedangkan Command Center merupakan fasilitas penunjang pengawasan dalam lembaga peradilan, yang melibatkan MA dan hakim se-Indonesia.

“Proses pengawasan merupakan suatu yang bersifat berkelanjutan. Maka diperlukan sarana yang melibatkan pimpinan MA beserta jajarannya dengan hakim dan aparatur peradilan di bawah MA yang salah satunya melalui pembangunan Command Center,” jelasnya.           

Sebelum meresmikan museum, dihadapan ratusan jurnalis dr media cetak, online maupun elektronik, Hatta Ali menyampaikan refleksi akhir tahun. Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas MA terhadap masyarakat.

Hatta Ali mengatakan, jumlah penyelesaian perkara, capaian kinerja dan beragam penghargaan MA. Berikut adalah beberapa penghargaan yang disampaikan oleh Ketua MA dihadapan para jurnalis;

Pada tanggal 11 Desember 2019, MA menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas capaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik tahun 2019.

Pada tahun 2019, MA  kembali  mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 2018. lni merupakan  Opini WTP ketujuh yang diterima oleh MA secara berturut-turut.

Total realisasi  anggaran MA tahun   2019 sebesar Rp.803.416.087.374,- atau  97,32% dari  total Pagu yang dianggarkan. Nilai  kinerja keuangan MA  mencapai 87,73 atau 22 poin di atas nilai kinerja rata-rata nasional yang hanya sebesar 65,77.

lmplementasi SK   KMA No 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas menuju Wilayah  Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah  Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), juga telah  membuahkan hasil. 

Pada  tahun  2019,   27 satuan kerja di lingkungan Peradilan  Umum, 28 satuan  kerja  Peradilan  Agama, 2 satuan  kerja Peradilan Tata  Usaha Negara dan 5  satuan kerja Peradilan   Militer mendapatkan   predikat Zona lntegritas menuju WBK/WBBM.                                                                          

Lebih lanjut Hatta Ali mengutarakan,  selain fokus pada masalah    penanganan dan penyelesaian perkara sebagai core business MA, kebijakan utama MA pada tahun 2019 diarahkan untuk melanjutkan proses modernisasi sistem kerja peradilan dan kesinambungan  pembinaan dan pengawasan aparatur peradilan.

Dalam kelanjutan    modernisasi sistem   kerja peradilan, lompatan besar di tahun 2019 adalah peluncuran e-Litigation sebagai pelaksanaan  dari Perma Nomor 1   Tahun 2019 tentang  Administrasi Perkara  dan Persidangan  secara Elektronik. 

E-Litigation ini melengkapi sistem   e-Court sehingga   meliputi pula  pertukaran dokumen jawab-menjawab,  pembuktian dan putusan secara elektronik. Setelah diluncurkan dan diujicobakan pada beberapa pengadilan percontohan, saya telah menginstruksikan agar e-Litigation siap diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020 yang akan segera menjelang.

Menurut Hatta, karena tanggal 1 Januari adalah hari libur, maka mulai 2 Januari 2020, seluruh masyarakat Indonesia bisa menggunakan e-litigasi.

Setelah Sistem  lnformasi Administrasi Perkara (SIAP) di Mahkamah Agung dan Sistem   lnformasi Penelusuran Perkara   (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama terbukti berhasil mendorong transparansi dan peningkatan  kinerja penyelesaian perkara, pada tanggal 22 April 2019 MA meluncurkan SIPP   Pengadilan Tingkat Banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan, yang kemudian telah  diimplementasikan  sepenuhnya di seluruh pengadilan  tingkat banding sejak peringatan Hari Jadi MA ke-74 tanggal 19 Agustus 2019.

Dengan pemanfaatan aplikasi ini, pengadilan tingkat banding diharapkan  dapat berakselerasi  untuk meningkatkan  kinerja, menyusul capaian MA dan pengadilan tingkat pertama.

Guna mendukung      perwujudan      peradilan modern, penatausahaan   Barang Milik Negara  (BMN) sebagai  sarana dan prasarana yang mendukung  keberhasilan layanan  pengadilan, tidak lagi    dilakukan secara   konvensional.

Disamping memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang  dikembangkan oleh  Kementerian  Keuangan, MA telah membangun aplikasi SIPERMARI yang telah dimanfaatkan sejak peluncurannya pada tanggal 6 Juli 2019. Aplikasi ini digunakan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN dengan fitur-fitur  yang menyesuaikan  kebutuhan dasar MA.

Pada tahun ini  pula, Badan Pengawasan  MA mulai menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)  ISO 37001 pada tujuh unit pengadilan negeri  sebagai pilot project,  untuk kemudian  diberikan sertifikasi  SNI ISO 37001: 2016 sebagai wujud upaya pencegahan suap dan korupsi.

Disamping melanjutkan program-program kerja secara    berkesinambungan, pada tahun 2020 MA akan mematangkan  konsep  restrukturisasi organisasi MA untuk mewujudkan organisasi yang modern yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. (LN)