DPRD Kalsel Desak Kepala Daerah Segera Bayar Insentif Nakes

Banjarmasin-mediaindonesianews.com: Berdasarkan data terakhir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Kalimantan Selatan (Kalsel), ada 67 orang dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang terinfeksi covid-19, ditambah  208 orang perawat dan bidan 105 orang. Sedangkan jumlah kasus positif virus corona di Kalsel terus bertambah dan sudah mencapai 9.647 kasus. Sebanyak 7.645 orang berhasil disembuhkan atau dengan persentase 80,1 persen dan 396 orang meninggal. Kemudian sebanyak 1.506 orang penderita masih menjalani perawatan dan 633 orang dinyatakan suspect.

Melihat kondisi tersebut tenaga kesehatan mendapat kompensasi dari Pemerintah berupa insentif, akan tetapi dari kondisi lapangan didapatkan insentif yang seharusnya menjadi hak tenaga kesehatan pencairannya menunggak.

Center For Indonesia's Strategic Development Intitives (CISDI) mengungkapkan banyaknya tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif selama pandemi Covid-19.
Direktur CISDI Egi Abdul Wahid mengatakan bahwa, dalam hal pembayaran insentif, banyak tenaga kesehatan yang mengalami pemotongan insentif dan kesulitan mengurus insentifnya.

Sedangkan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Kalsel menyayangkan kasus insentif nakes penanganan covid yang belum terbayarkan oleh pihak rumah sakit. BPRS Kalsel telah menerima pengaduan dari sejumlah tenaga kesehatan terkait keterlambatan pembayaran insentif di berbagai rumah sakit rujukan.

Muhammad Syaripuddin, Wakil Ketua DPRD Prov Kalsel yang biasa disapa Bang Dhin menaruh perhatian khusus untuk permasalahan ini.

"Mereka sudah melaksanakan kewajibannya, upayakan lah haknya. Jangan kita memperlakukan mereka seperti robot, mereka telah membantu kita sebegitu luar biasanya. Ini sudah ga jaman rodi kan ya?," ucap Bang Dhin

Menurut Bang Dhin, berdasarkan data BPKP, Pemprov Kalsel menunggak sebesar Rp. 6.064.964.355,- diikuti oleh 9 kota/ kabupaten di Kalsel dengan detil tunggakan kota Banjarmasin Rp2.486.000.000,- Banjarbaru Rp12.594.821.607,- Barito Kuala  Rp845.000.001,- Tanah Laut Rp1.883.835.664,- Tanah Bumbu Rp1.289.870.068,- Kotabaru Rp3.450.000.000,- Hulu Sungai Tengah Rp2.851.071.542,- Hulu Sungai Utara Rp1.200.000.000,- dan Balangan Rp4.132.526.148,-.

"Ini kan banyak yang baru dilantik Kepala Daerahnya, diseriusin jadikan prestasi kinerja diawal masa jabatan. Masa baru dilantik ujungnya diakhir tahun sudah dapat teguran Kemendagri karena ga beres masalah insentif ini. Kalau saya sih malu ya," sentil Bang Dhin. (Ips)