DPC PDIP Mukomuko Menolak Permohonan Bupati serta Mendukung Game Online yang telah Masuk Dalam E-Sport Indonesia

Mukomuko - mediaindonesianews.com: Akhir-akhir ini, dimana kebijakan Bupati Mukomuko menimbulkan gejolak, baik di lingkup daerah hingga skala Nasional. Kebijakan tersebut berupa permohonan pemblokiran game online yang saat ini merambah di kalangan remaja dan anak-anak, tanpa terkecuali di Kab. Mukomuko.

Merespon hal itu, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mukomuko, Dedy Kurniawan S.Sos., turut angkat bicara.

"Kami dari PDIP secara tegas menolak permohonan yang disampaikan Bupati Mukomuko, Sapuan, S.E., MM., Ak., CA., C.P.A, kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melalui surat yang telah dilayangkan dengan nomor 555/222/D.8/VI/2021 terkait Permohonan Pemblokiran Game Online di Kab. Mukomuko, tertanggal 17 Juni 2021", tegas Dedy.

Pihaknya menambahkan, bahwa antara game online dengan pendidikan masa kini, tidak terdapat korelasi yang besar dalam lingkup dampak yang ditimbulkan.

"Korelasi game online dengan dunia pendidikan tidak besar, hanya saja kontrol keluarga dan kontrol sosial juga diperlukan" imbuhnya.

Saat ini, bapak Budi Gunawan menjabat Ketua Umum Pengurus Besar (PB) E-Sport Indonesia (ESI), yang secara pasti pihaknya telah melakukan kajian dan telaahan mendetil di era digital ini.

Diketahui bahwa beberapa saat terakhir untuk di Provinsi Bengkulu sendiri, telah dilantik pengurus wilayah di tingkat Kab/Kota oleh Pengcab Prov. Bengkulu, tanpa terkecuali di Kab. Mukomuko. Yang mana game online juga telah dimasukkan sebagai salah satu cabang olahraga (cabor) di KONI, "game online ini sudah masuk cabor secara Nasional kok, sehingga tidak terdapat kekuatan bagi wilayah di lingkup kecil ini untuk menolaknya" ungkap pria yang memimpin Partai berlambang Kepala Banteng di Mukomuko.

Ditambahkan Dedy, bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung berjalannya setiap program E-Sport Indonesia (ESI), sehingga jika memang benar-benar terdapat dampak di kalangan anak dan remaja, seyogyanya sebagai Kepala Daerah membuat kebijakan untuk mengontrol pola pendidikan anak, bukan menolak kebijakan yang memiliki skala Nasional.

"Jika terus dilanjutkan, maka sebagai Kepala Daerah, pihaknya malah dapat menggerus kemajuan anak-anak agar tidak dapat bersaing dalam era digital saat ini." Tutup Dedy. (Tim Red)