MEDIA INDONESIA NEWS
Opini
Olah Raga
Hiburan
Media Indonesia News Pilar Negara Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi, Sinergis Bersama Penegak Hukum

KABAR DAERAH

23 April 2021,    05:01 WIB

Diduga Bawa Kabur DD, Masyarakat Demo Kantor Desa Ononamolo II


Jurdil

Diduga Bawa Kabur DD, Masyarakat Demo Kantor Desa Ononamolo II

ilustrasi (ist)

Nias Barat-mediaindonesianews.com: Masyarakat desa Ononamolo II menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Desa Ononamolo II, menuntut oknum Bendahara desa berinisial FW membayarkan upah kerja.

Salah satu pendemo mengatakan bahwa, oknum Bendahara berinisial FW tersebut di duga membawa kabur Dana Desa (DD) sehingga upah kerja belum terbayarkan dan setiap kali dipertanyakan antara Kepala Desa dan Bendahara Desa selalu saling lempar.

“Kami menanyakan kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengguna anggaran, namun jawabnya diminta kepada bendahara desa. Kami juga meminta kepada bendahara, dia bilang diminta sama kepala desa,”ujar Maristinus, Rabu (21/4).

Lebih lanjut dikatakan bahwa, ada beberapa kwitansi yang sudah ditekennya, uang diambil sama bendahara, ada yang Rp200 juta, Rp100 juta, ada pula yang Rp3 juta.

Ketika awak media mengkonfirmasi Kepala Desa membenarkan bahwa pemegang uang dan pembayaran bahan material atau batu yakni bendahara. 

“Pak bendahara sedang tak ada di desa kami. Hal ini sudah saya laporkan, baik di kecamatan maupun Dinas PMD dan Inspektorat,” ucap Yunus Waruwu, Kades Ononamolo II kepada media. Kamis (22/04).

Lebih lanjut dikatakan Kades bahwa sebagai pimpinan desa setempat mengakui menunggu perintah dari kabupaten atau kecamatan.

“Saya tunggu perintah kabupaten atau camat, biar kami ambil solusi yang terbaik dan akan saya undang musyawarah desa dengan secepatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa, Bowonama Waruwu membenarkan harga batu dan upah masyarakat dari Dana Desa tahun Anggaran 2020 belum dibayarkan bendahara desa hingga kini., padahal, sudah dua kali pihak TPK dan pelaksana kegiatan menyampaikan surat permintaan pembayaran (SPP) dan bahkan sudah diverifikasinya.

“Sangat disayangkan karena sampai sekarang bendahara belum melakukan pembayaran atas hak-hak masyarakat. Karena nilai dana yang telah kami susun dalam dokumen DPAL sekitar 670 juta lebih, namun yang sudah dibayarkan oleh bendahara kurang lebih 150 juta,” katanya.

Sekdes menambahkan bahwa, sejak satu bulan terakhir bendahara desa tidak ada di wilayah desa dan kepala desa telah melayangkan surat panggilan kesatu sampai ketiga, tapi belum juga ada respon.

“Saya berharap pemerintah kecamatan dan kabupaten segera mengambil sikap supaya Desa Ononamolo II tidak semakin ketinggalan dalam penyerapan dana desa dan masyarakat bisa hidup damai sejahtera sesuai harapan pemerintah pusat tentang penggunaan dana desa,” ujarnya. 

Sampai berita ini diturunkan bendahara desa belum bisa dikonfirmasi. Sementara pihak kepala desa masih bungkam terkait nilai uang yang ada di tangan bendahara. (DIL)