KABAR DAERAH
istimewa
Bangli-Mediaindonesianews.com: Sekitar 70 tenaga kesehatan (nakes) berstatus pengabdi di Kabupaten Bangli mendatangi gedung DPRD Bangli, Senin (1/9). Mereka meminta agar wakil rakyat memperjuangkan aspirasi mereka untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Rombongan nakes diterima langsung Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Ketua Komisi I, Satria Yudha, beserta jajaran anggota Komisi I.
Koordinator nakes, Sang Made Adiatma Putra, mengungkapkan kekhawatiran para tenaga pengabdi yang hingga kini belum jelas statusnya. Mereka resah dengan kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak segera diangkat menjadi P3K.
“Teman kami ada yang sudah sejak tahun 2015 mengabdi tanpa menuntut gaji, tapi hanya berharap diangkat menjadi P3K, tak lebih dari itu,” ujar Adiatma Putra.
Ia menegaskan, perjuangan para nakes bukan soal besaran upah, tetapi kepastian status kerja dan pengakuan atas pengabdian puluhan tahun di pelayanan kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha, menyatakan pihaknya akan menampung aspirasi dan memperjuangkannya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli. Ia memastikan akan segera menggelar rapat kerja dengan Pemkab untuk mencari solusi agar nakes tidak kehilangan kesempatan menjadi P3K.
“Kami memahami keresahan para nakes. Aspirasi ini akan kami bawa dalam rapat resmi bersama Pemkab Bangli agar ada langkah konkret,” tegas Satria Yudha.
Sementara itu, Kepala BKD PSDM Bangli, I Made Mahindra, menjelaskan bahwa Pemkab Bangli sejatinya telah mengusulkan pengangkatan tenaga kesehatan pengabdi ke pemerintah pusat. Usulan tersebut dituangkan dalam surat bernomor T.800.1/1167/Form/BKSDM bertanggal 13 Agustus 2025 yang ditandatangani Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta.
“Pemkab Bangli sudah mengusulkan 1.587 tenaga kesehatan non-ASN yang belum masuk pangkalan data BKN untuk diangkat menjadi P3K. Saat ini kami masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian PAN-RB,” jelas Mahindra.
Aspirasi puluhan nakes ini menambah sorotan publik terkait nasib tenaga pengabdi di sektor kesehatan, yang meski berperan vital dalam pelayanan masyarakat, namun masih berjuang mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan. (jrobudi)