Disdik Blora Luncurkan Operasi Khusus Kembalikan Anak ke Sekolah

Blora-Mediaindonesianews.com: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Pendidikan mengambil langkah progresif dalam menangani persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tercatat mencapai 3.769 jiwa pada tahun 2025. Dalam momen libur sekolah ini, Disdik Blora mengerahkan para tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi dan pendekatan persuasif.

Langkah ini dianggap penting dalam upaya menurunkan angka putus sekolah dan membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang terhambat oleh kondisi ekonomi, geografis, maupun sosial.

“Di masa liburan ini, kami mulai gerakkan teman-teman PPPK untuk melakukan verifikasi langsung terhadap keberadaan anak-anak yang tidak sekolah, metode ini telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan terbukti membantu pemetaan persoalan ATS secara lebih akurat” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Blora, Nuril Huda, Jumat (4/7).

Menurut Nuril, mayoritas ATS yang ditemukan merupakan lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK. Namun, tidak sedikit dari mereka yang kini berada di luar kota, bekerja, atau mengikuti pendidikan di pesantren.

“Tidak semua bisa dijangkau langsung karena banyak yang sudah merantau atau bekerja. Tapi kami tetap telusuri. Kalau dia tidak sekolah namun bekerja, bisa kita dorong lewat jalur pendidikan non-formal atau kesetaraan seperti paket C,” jelas Nuril.

Pendekatan Disdik Blora tak hanya fokus pada angka, tapi juga konteks. Bagi anak-anak yang berada di pesantren, misalnya, tim verifikasi akan mengecek apakah mereka juga mengikuti pendidikan formal di sana.

“Kalau mereka belajar di pesantren dan mengikuti kurikulum pendidikan, itu bisa dianggap sebagai sudah kembali ke sekolah secara mandiri,” lanjut Nuril.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mendukung program nasional percepatan pengurangan ATS dan pemerataan akses pendidikan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPPK diharapkan menjadi dasar kebijakan intervensi yang lebih tepat sasaran—baik melalui pendidikan formal, non-formal, atau dukungan sosial ekonomi lainnya.

Dengan pendekatan berbasis data dan lapangan, Blora menunjukkan komitmennya dalam memastikan tak ada anak yang tertinggal dari hak dasar pendidikan. (andiZ)