KABAR DAERAH
Istimewa
Blora-Mediaindonesianews.com: Guna mendukung ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora resmi membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Blora untuk masa bakti 2025–2027. Pengukuhan berlangsung Selasa (27/5) di Gedung Bapperida Blora dan dipimpin langsung oleh Bupati Arief Rohman, disaksikan jajaran Forkopimda dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Komisi ini akan dikomandoi oleh Kepala Bapperida Blora, A. Mahbub Djunaedi, dengan dukungan struktural dari Plt. Kepala Dinas PUPR sebagai Ketua Harian, Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan sebagai Wakil Ketua, serta Kabid SDA DPUPR sebagai Sekretaris. Jajaran anggota mencakup berbagai lintas sektor, termasuk PDAM dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) se-Kabupaten Blora.
Bupati Arief mengungkapkan bahwa hasil Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah di Semarang menjadi momentum penting sinkronisasi program pusat dan daerah.
“Pembentukan Komisi Irigasi ini sangat relevan dengan prioritas nasional dan provinsi. Fokus pembangunan tahun 2026 adalah ketahanan pangan dan infrastruktur pendukungnya,” katanya.
Menurut Bupati Arief, Kabupaten Blora saat ini memiliki 183 daerah irigasi yang dinilai berpotensi besar dalam mendukung swasembada pangan. Salah satunya adalah Daerah Irigasi Gabus yang mampu mengairi lebih dari 340 hektare sawah.
“kami mendorong agar Komisi segera memetakan titik-titik irigasi potensial untuk pembangunan baru yang bisa diajukan ke pemerintah provinsi maupun pusat.” jelasnya
Selain itu, isu ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Potensi pemanfaatan Bendungan Randugunting dinilai strategis untuk mendukung kebutuhan air bersih di kawasan pedesaan seperti Todanan, Japah, dan Ngawen.
“komunikasi antar kepala daerah mulai dilakukan untuk menjajaki kerja sama pemanfaatan bendungan tersebut secara regional bersama Kabupaten Rembang dan Pati.” pungkasnya
Sementara itu Ketua Komisi Irigasi yang baru dikukuhkan, A. Mahbub Djunaedi, menyatakan komitmennya untuk menjadikan Blora sebagai pilar ketahanan pangan melalui tata kelola irigasi yang optimal.
“Ini tugas mulia demi terwujudnya Blora sebagai lumbung pangan Jawa Tengah bahkan nasional,” ucapnya.
Rangkaian acara ditutup dengan pembinaan teknis kepada para pengelola P3A dari Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, menandai dimulainya kolaborasi operasional Komisi Irigasi dengan para pelaku pertanian di tingkat akar rumput. Langkah strategis Blora ini dinilai menjadi percontohan model integratif pembangunan pertanian berbasis tata kelola irigasi yang dapat direplikasi oleh daerah lain.(Agn)