DPRD Puji Langkah Strategis Bupati Blora dalam LKPJ 2024

Blora-Mediaindonesianews.com: DPRD Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna terkait rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024 yang menyoroti capaian dan kelemahan strategis dalam berbagai sektor layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.

Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Blora, Mustopa, S.Pd.I menyampaikan bahwa DPRD telah melakukan pendalaman atas LKPJ melalui paparan akademisi dan hasil pembahasan internal komisi-komisi.

“Rekomendasi ini menjadi refleksi kinerja pemerintah daerah sekaligus pijakan penting dalam penyusunan kebijakan dan anggaran ke depan,” ujarnya.

Juru bicara Gabungan Komisi DPRD, Santoso Budi Susetyo, memaparkan bahwa capaian pembangunan secara umum cukup baik, namun menyisakan sejumlah pekerjaan rumah serius.

Pada sektor pendidikan, DPRD menyoroti rendahnya partisipasi pendidikan kesetaraan dan perguruan tinggi. Layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas juga dinilai masih lemah. Pemerintah daerah diminta meningkatkan akreditasi sekolah sebagai syarat untuk mendorong program BLUD pendidikan.

Di sektor kesehatan, capaian indikator pelayanan minimal tergolong sangat rendah. DPRD menuntut peran aktif Pemkab, PKK, dan Posyandu untuk menekan angka stunting, serta mendorong kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, sektor infrastruktur dan permukiman juga mendapat perhatian tajam. Persentase penanganan kawasan kumuh dinilai sangat rendah. DPRD meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap kawasan tak layak huni, serta percepatan pembangunan drainase, jalan dan jembatan.

Kinerja koperasi dan UMKM juga tak luput dari sorotan. Minimnya koperasi yang melakukan audit eksternal karena keterbatasan skala usaha menjadi perhatian. DPRD mendorong terobosan usaha dan koordinasi lintas dinas, termasuk sinergi dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.

Selain evaluasi urusan daerah, DPRD juga mengkritisi pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Beberapa program, seperti pembangunan jalan dan renovasi Rumah Potong Hewan, mengalami serapan anggaran rendah dan capaian fisik belum maksimal.

Sebagai contoh, capaian program jalan mantap di bawah Dinas PUPR baru mencapai 62,34% dari target 71%. DPRD menuntut penyelesaian realisasi hingga 100% pada 2025, termasuk untuk proyek-proyek air limbah dan sanitasi.

Menutup sidang paripurna, Ketua DPRD Mustopa menyampaikan pesan dan harapan akan keseriusan eksekutif menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Ia juga mendesak Sekda untuk segera menyiapkan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025.

Sementara itu, Bupati Blora mengapresiasi atas rekomendasi DPRD. Ia menyatakan komitmennya untuk menjadikan masukan tersebut sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih responsif ke depan. (agn)