MEDIA INDONESIA NEWS
Opini
Olah Raga
Hiburan
Media Indonesia News Pilar Negara Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi, Sinergis Bersama Penegak Hukum

KABAR DAERAH

17 Februari 2025,    20:48 WIB

DPRD Bangli Desak Pemkab Perbaiki Infrastruktur yang Rusak


JroBudi

DPRD Bangli Desak Pemkab Perbaiki Infrastruktur yang Rusak

istimewa

Bangli-Mediaindonesianews.com: Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bangli, I Nyoman Kartika, mendesak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk segera melakukan perbaikan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di Desa Bangbang, Tembuku dan sekitarnya, bahkan jalan di Desa Bangbang sudah mengalami kerusakan parah selama 7 tahun dan belum mendapatkan perbaikan.

DPRD Bangli Desak Pemkab Perbaiki Infrastruktur yang Rusak

"Jalan di Bangbang sudah 7 tahun belum mendapat perbaikan," ujarnya kepada Mediaindonesianews.com, Senin (17/2).

Lebih lanjut Kartika menjelaskan bahwa, kerusakan jalan sekitar 1,5 Km di desa tersebut dan diperparah dengan musim hujan yang mengakibatkan aspal mengelupas, batu-batu lepas berserakan dan berlubang.

"Tingkat kerusakan seperti itu, saya berharap Pemkab Bangli dapat memprioritaskan perbaikan tersebut," kata politisi Partai Golkar asal Desa Bangbang, Tembuku ini.

DPRD Bangli Desak Pemkab Perbaiki Infrastruktur yang Rusak

Selain jalan Desa Bangbang, Kartika juga menyorot kerusakan jalan di Kota Kecamatan Tembuku menuju Tohpati yang mengalami cekungan di beberapa titik dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan serta kerusakan jembatan Desa Bangbang menuju Kabupaten Karangasem yang jebolan sangat parah.

"Kerusakan jembatan ini harus segera diperbaiki karena akan berdampak serius jika dibiarkan," tegasnya.

Selain itu Kartika juga menyinggung kerusakan dinding jembatan Dusun Kedui-Metra di Kecamatan Tembuku dan kerusakan dinding jembatan di Desa Jehem yang juga memerlukan perbaikan segera untuk menghindari kerawanan.

Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Bangli lainnya, I Kadek Manduraga menyoroti kerusakan drainase di Terminal Loka Srana, dimana pembangunan terminal tersebut awalnya dibiayai oleh Pemprov Bali, namun kemudian dilimpahkan ke Pemkab Bangli.

"Tidak mudahlah untuk menyelesaikannya karena dihadapkan pada keterbatasan kemampuan anggaran daerah," pungkasnya. (Jro Budi)