Rekening Kosong: DPRD Humbahas Akan Panggil Direktur BLUD Doloksanggul

Humbahas-Mediaindonesianews.com: Kosongnya keuangan di rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) membuat terhambatnya pembayaran para petugas medis di Rumah Sakit Umum (RSU) Doloksanggul. Hal tersebut diungkapkan Kepala Subbagian Keuangan BLUD Doloksanggul Heleston Sibarani, Selasa (27/2).

"Keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan kondisi keuangan di rekening BLUD kosong, sebab pembayaran berdasarkan pendapatan yang masuk, maka dari itu pembayaran lebih diprioritaskan kepada pelayanan pasien, seperti pembayaran obat-obatan kepada perusahaan penyalur. Sementara untuk pembayaran jasa medis menunggu rekening BLUD kembali terisi oleh sumber pendapatan BLUD yang masuk, baru kemudian dibayarkan" katanya kepada awak media.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi A DPRD Humbahas, Daniel Banjarnahor, SH menegaskan akan melaksanakan  pemanggilan terhadap Direktur BLUD Doloksanggul, dr. Happy Dapari, dengan di dasari oleh informasi yang viral di media sosial.

“Kita sudah mendengar informasi itu, dan juga pemberitaan terkait persoalan itu, oleh karenanya, saya bersama-sama kawan di Komisi A sepakat melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Guna mempertanyakan penyebab persoalan dan mencari solusi atas kondisi tersebut,” ujarnya kepada awak media, Senin, (04/03)

Lebih lanjut Daniel menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkordinasi dengan pimpinan Dewan untuk mengajukan permohonan pemanggilan, sekaligus membahas jadwal rapat bersama pihak RSUD Doloksanggul selaku mitra Komisi A dalam hal persoalan dimaksud.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Humbahas, Ramses Lumban Gaol, SH yang turut dikonfirmasi juga menyampaian bahwa dirinya sepenuhnya mendukung dilakukannya pemanggilan kepada Direktur BLUD Doloksanggul.

“Prinsipnya sepanjang itu menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Kita harus peka dan mendukung diambil nya langkah-langkah kongkret untuk menyelesaikan persoalan yang ada, termasuk soal belum dibayarkanya jasa medis kepada para petugas kesehatan. Bila penting, dibentuk tim pencari fakta terkait alasan tertunggaknya pembayaran jasa medis sebesar Rp 5 M. Ini angka yang cukup fantastis,” pungkasnya.(BN)