MEDIA INDONESIA NEWS
Opini
Olah Raga
Hiburan
Media Indonesia News Pilar Negara Dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi, Sinergis Bersama Penegak Hukum

HUKUM DAN KRIMINAL

07 September 2023,    08:44 WIB

Beredar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersudsidi Palsu di Taput


LS

 Beredar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersudsidi Palsu di Taput

SPBU Taput

Taput-Mediaindonesianews.com: Pengiat sosial kontrol Barisan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (BAKKIN) menemukan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) ke pemilik Alat mesin Pertanian (Alsintan) yang diduga palsu. Hal ini disampaikan Bahari Simanjuntak dan Lorencius Situmeang usai menemukan 6 lembar surat rekomendasi yang dijadikan sebagai sample di SPBU Pertamina 14 - 224 - 302 BPS Kota Tarutung, dan membawanya ke Dinas Pertanian.

 Beredar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersudsidi Palsu di Taput

“dari hasil konfirmasi kami ke sekretaris Dinas Pertanian Taput, Fajar Gultom terkait keabsahan surat yang dikeluarkan Dinas Pertanian untuk mengambil BBM bersubsidi dan dihadiri oleh pihak penanggung jawab SPBU Tarutung menjelaskan bahwa dari 6 surat rekomendasi tersebut ternyata ada 4 surat yang palsu” ujar Bahari, Rabu (6/9)

Lebih lanjut Bahari menjelaskan bahwa menurut pengakuan Sekretaris Dinas Pertanian bahwa, banyak oknum oknum tertentu yang memanfaatkan surat rekomendasi dari dinas Pertanian untuk pembelian BBM bersubsidi hanya modal scan Barkode.

Sementara itu Lorencius, menduga adanya oknum yang sengaja memalsukan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari Dinas Pertanian untuk keuntungan pribadi, bahkan ada dugaan oknum dari dinas pertanian Taput yang juga ikut bermain.

“hal ini mendasari karena saat kami tanyakan ke sekretaris Dinas Pertanian Taput terkait langkah apa yang akan dilakukan setelah mengetahui ada pemalsuan surat rekomendasi, Fajar Gultom tidak bisa memberi jawaban pasti” jelasnya

Menurut Lorencius ketika ada pemalsuan dokumen, baik itu surat surat, tandatangan, stempel dan lainya seharusnya pihak Dinas Pertanian perlu membuat laporan polisi.

“solusi yang terbaik adalah melibatkan aparat penegak hukum (APH), hal ini supaya pihak pihak yang sengaja bermain curang dalam BBM bersudsidi bisa ditindak dan kami juga berharap agar APH dapat melakukan penertiban dalam penyaluran BBM bersubsidi.” Pungkasnya. (LS)