FOKUS
Andrianus Agal, SH.,MH Ketum Ormas Gema MKGR
Jakarta-mediaindonesianews.com: Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis akan pensiun awal Februari tahun 2021 dan menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat penggantinya setelah nama yang diajukan Presiden memperoleh persetujuan dari DPR. Kompolnas pun telah menyerahkan lima nama sebagai calon Kapolri kepada Presiden, kelima calon tersebut yakni Wakil Kapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto, serta Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto.
Ketua Umum Ormas Gema MKGR Andrianus Agal, SH.,MH mengatakan, kelima orang itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalintas dan jam terbang dan sebelum memilih nama yang diusulkan pastinya Kompolnas telah menerima masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, purnawirawan polri serta internal polri.
“kalau disuruh memilih, saya selaku Ketua Umum Gema Ormas MKGR lebih cendrung memilih Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (kabareskrim), namun ada juga yang berpeluang mengantikan Idam Azis adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono, beliau juga karekter yang disukai Jokowi tenang tidak banyak bicara, tapi profesional dalam menjalankan tugas Negara” jelasnya kepada mediaindonesianews.com Senin (11/1).
Namun, lanjut Agal, bagaimanapun pemilihan Kapolri adalah hak Preogatif Presiden Jokowi untuk memilih dan mengangkat, karena jabatan Kapolri adalah jabatan strategis tentunya Calon Kapolri yang baru punya prestasi yang cemerlang dan bisa nekerja sama dengan Presiden untuk keutuhan NKRI.
Menurut Andrianus, salah satu yang menjadi perhatian bersama adalah masalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN), hal ini menjadikan salah satu pertimbangan dalam memilih Calon Kapolri, begitu pula DPR saat melakukan uji kepatuhan dan kelayakan terhadap calon Kapolri yang diajukan Presiden nanti.
“sebelumnya ICW meminta kepada Jokowi melibatkan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan PPATK dan Direktorat Jendral Pajak untuk melihat potensi transaksi mencurigakan, kepatuhan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara IHKPN atau mengecek hukuman disiplin internal yang pernah dijatuhkan selama ini. Sementara tugas DPR, melakukan Fit and Propertes calon Kapolri atas kelima nama yang telah diusulkan Kapolri” katanya.
Andrianus berharap, Kapolri kedepan harus berintegritas dan memilik komitmen yang lebih kuat dalam pemberantasan korupsi, sebab selama ini, institusi Polri masih dipersepsikan negatif oleh sebagian publik dalam pemberantasan korupsi.
“Ini menjadi catatan penting untuk calon Kapolri baru nantinya karena masih banyak anggota polisi yang tersandung praktik Korupsi” ujarnya
Lebih lanjut Andrianus menjelaskan bahwa, Calon Kapolri baru harus fokus memberantas korupsi dan harus masuk program setiap Calon Kapolri dan menjadi prioritas seperti yang telah dilakukan Idam Azis.
“Sebagai Advokat tentunya saya mengharapkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan dan Kapolri yang baru harus menjamin Bareskrim Polri akan professional serta transparan dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi kedepan,” pungkas Wakil Ketua Bakumham DPP Partai Golkar (lian)