Anies Baswedan Soroti Legalitas Deforestasi sebagai Akar Krisis Ekologi

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Anies Rasyid Baswedan kembali menyoroti praktik pelegalan deforestasi yang dinilainya menjadi sumber utama bencana ekologis di Indonesia. Ia menyebut, sebanyak 97 persen praktik deforestasi di Tanah Air terjadi secara legal akibat kebijakan yang bermasalah.

“Sebanyak 97 persen deforestasi di Indonesia itu legal. Artinya, persoalan utamanya ada pada penyusunan kebijakan,” ujar Anies saat peringatan dua tahun berdirinya Humanies Project, di Kopi Kina, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (07/02).

Pernyataan tersebut disampaikan Anies di hadapan sekitar 400 peserta yang menghadiri acara bertema “Unlock Behind, 2 Tahun Berdirinya Humanies Project: Refleksi di Tengah Krisis Ekologi dan Demokrasi.” Menurut Anies, persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari keputusan politik dan arah pembangunan yang diambil negara.

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh lintas bidang, di antaranya Founder Juristic Indonesia Virdinda La Ode, Ketua Partai Hijau Indonesia Gus Roy Murtadho, Managing Partner UMBRA Strategic Solution Pramudya Oktavinda, Direktur Operasional Humanies Project Naufal Fakhrudin, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, serta Direktur Rujak Center Dian Tri Irawaty.

Diskusi terbagi dalam dua sesi utama. Pada sesi pertama bertema “Kebijakan Politik, Krisis Ekologis, dan Penyempitan Ruang Sipil,” Pramudya Oktavinda menekankan pentingnya jaminan kebebasan berpendapat bagi masyarakat yang melaporkan perusakan lingkungan. Menurutnya, hak pelaporan harus dibarengi dengan perlindungan hukum bagi warga.

Virdinda La Ode mengkritik sikap pemerintah yang dinilai kerap membatasi ruang sipil. Ia menyebut adanya kecenderungan negara menciptakan iklim ketakutan terhadap masyarakat yang menyuarakan aspirasi lingkungan. Sementara itu, Gus Roy Murtadho mengajak masyarakat untuk tidak takut menyuarakan tuntutan keadilan ekologis melalui berbagai saluran, termasuk aksi publik.

Sesi kedua mengangkat tema “Pembangunan Kota, Hak Asasi Manusia, dan Akses Keadilan.” Bhima Yudhistira menyoroti rendahnya kontribusi pajak perusahaan yang terlibat dalam perusakan lingkungan, sementara dampak ekologis yang ditimbulkan sangat besar. Dian Tri Irawaty menegaskan perlunya paradigma pembangunan berbasis prinsip ekologis agar tidak mengorbankan hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Menutup rangkaian acara, Anies Baswedan mengapresiasi peran Humanies Project yang dinilainya konsisten hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam kegiatan kemanusiaan saat bencana banjir di Sumatra. Ia berharap organisasi tersebut terus mengambil peran aktif dalam isu-isu kemanusiaan dan krisis ekologis.

“Misi kemanusiaan Humanies Project harus terus berjalan, terutama dalam merespons bencana ekologis yang semakin sering terjadi,” ujar Anies sebelum sesi foto bersama. (FF)