Ketua Dewan Pakar Asprindo Soroti Ketimpangan Ekonomi: Sistem GDP Oriented Dinilai Perlu Diubah

Jakarta-Mediaindonesianews.com: Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S. Damanhuri, menegaskan bahwa Indonesia harus mengubah tata kelola perekonomiannya jika ingin mempersempit ketimpangan ekonomi yang terus melebar. Menurutnya, orientasi pembangunan yang terlalu berfokus pada pertumbuhan berbasis Produk Domestik Bruto (GDP Oriented) justru memperparah jurang kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof Didin dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan yang digelar Indef di Jakarta. Ia memaparkan tiga model orientasi pembangunan ekonomi yang lazim diterapkan negara-negara berkembang.

Model pertama adalah growth through equity, di mana pertumbuhan PDB hanya menjadi indikator tambahan dan pembangunan mengutamakan pemerataan. Contohnya Malaysia pada era Mahathir, Jepang, Taiwan, hingga Korea Selatan yang memulai pembangunan dengan reformasi tanah dan penguatan UMKM.

“Jepang dan Taiwan membuktikan bahwa pemerataan bisa menjadi fondasi pertumbuhan tinggi. Hampir 90 persen sektor dikerjakan UMKM,” ujarnya, Jumat (21/11).

Model kedua adalah growth with equity, yakni pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemerataan. Indonesia pernah menerapkan model ini pada era Presiden Soeharto, yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5 persen. Thailand juga menerapkan strategi serupa melalui penguatan agroindustri rakyat.

Model ketiga adalah GDP Oriented, yaitu mengejar pertumbuhan tinggi dengan segala cara. Indonesia dinilai masuk kategori ini sejak era reformasi melalui privatisasi, pembiayaan pembangunan berbasis utang, serta masifnya pembangunan infrastruktur. Namun berbeda dengan China yang juga mengejar pertumbuhan tinggi, Indonesia dinilai minim peran negara dalam menjamin pemerataan dan penegakan antikorupsi.

Prof Didin menegaskan bahwa ketimpangan di Indonesia tampak jelas dalam berbagai indikator. Berdasarkan data Bank Dunia, 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah hanya menikmati sekitar 17 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Gini Ratio pengeluaran Indonesia berada di angka 0,38–0,41, dan Gini Ratio pendapatan mendekati 0,5—menandakan ketimpangan yang tinggi.

Ia juga menyoroti Material Power Index (MPI), indikator kesenjangan kekayaan di mana kekayaan 40 orang terkaya dibandingkan dengan rata-rata kekayaan masyarakat.

“Tahun 2011 Indonesia berada di posisi kedua terburuk dunia. Tahun 2023 Indonesia justru menjadi peringkat pertama dengan angka 1.236.795, mengalahkan China,” ungkapnya.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Prof Didin mendorong pemerintah menata ulang kebijakan ekonomi agar lebih inklusif dan berkeadilan. Ia menilai lembaga strategis seperti Bulog, KPPU, dan KPK perlu diperkuat kembali. Bulog perlu difungsikan maksimal untuk menjaga stabilitas pangan, KPK harus kembali independen, dan KPPU disetarakan dengan KPK untuk menekan korupsi sektor swasta dan praktik kartel.

Selain itu, ia juga mengusulkan reformasi pengelolaan fiskal dan moneter, yang dinilai selama ini terlalu terpusat di Kementerian Keuangan.

“Bappenas perlu diberi otoritas perencanaan sekaligus fiskal bersama Kemenkeu, sementara Bank Indonesia fokus pada otoritas moneter. Pemerintah juga sebaiknya membentuk Badan Penerimaan Pendapatan Negara,” pungkasnya.

Prof Didin menilai tanpa perubahan mendasar, ketimpangan ekonomi akan terus melebar dan menghambat kesejahteraan nasional. (ips)