Lindungi Bali, Gubernur Koster Beri 6 Usulan Evaluasi OSS

Denpasar-Mediaindonesianews.com: Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah tegas terhadap sistem Online Single Submission (OSS) yang dinilai terlalu tersentralisasi dan menggerus kewenangan daerah. Dalam rapat koordinasi evaluasi OSS di Jayasabha, Denpasar, Rabu (9/10), Koster merumuskan enam usulan strategis yang akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat dan DPR RI.

Koster menilai sistem OSS saat ini tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah dan berpotensi menciptakan ketimpangan serta kerusakan lingkungan di Bali. “OSS yang terlalu tersentralisasi ini sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Semua kendali ada di pusat, daerah hanya jadi penonton,” tegasnya.

Enam usulan strategis Pemprov Bali diantaranya, Sinkronisasi norma OSS dengan RTRW dan RDTR daerah. Pengembalian kewenangan verifikasi izin ke pemerintah daerah. Klasifikasi ulang sektor usaha, khususnya pariwisata dan perdagangan modern, ke risiko menengah–tinggi. Kenaikan ambang modal PMA untuk daerah padat investasi seperti Bali. Hak koreksi daerah terhadap izin yang melanggar tata ruang dan Kewenangan daerah menentukan bidang usaha yang sudah jenuh.

Koster menyebut, pengambilalihan kewenangan daerah oleh OSS telah menimbulkan berbagai persoalan lapangan, mulai dari pelanggaran tata ruang, ketimpangan akses ekonomi, hingga tekanan terhadap daya dukung lingkungan.

“Bali tidak menolak investasi, tapi investasi harus berpihak pada rakyat, budaya, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Koster.

Ia menegaskan akan membawa langsung usulan tersebut ke kementerian terkait dan DPR RI agar norma OSS direvisi.

Kebijakan OSS selama ini dinilai membuat pemerintah daerah kehilangan kontrol terhadap perizinan usaha, terutama di sektor strategis seperti pariwisata dan properti. Bali, sebagai daerah dengan tekanan investasi tinggi, dinilai perlu mendapat skema kebijakan khusus.

“Bali ini daerah kecil tapi padat investasi. Kalau izin dikelola dari Jakarta, kami tidak punya ruang melindungi kepentingan masyarakat lokal,” tegas Koster, yang kini memasuki periode keduanya sebagai Gubernur Bali (2025–2030).

Langkah tegas Pemprov Bali ini diperkirakan akan memicu debat nasional terkait arah kebijakan perizinan investasi dan porsi kewenangan antara pusat dan daerah. (JroBudi)