PBB Jadi Petaka Bupati Pati Sudewo Dituntut Mundur dari Jabatan

PATI-Mediaindonesianews.com - Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berubah menjadi pusat perhatian nasional pada Rabu (13/8/2025) ketika ribuan warga tumpah ruah di jalan, menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang diterapkan pemerintahan Bupati Sudewo. Kebijakan tersebut dianggap terlalu memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang pasca-pandemi.

Aksi ini dipimpin langsung oleh tokoh masyarakat sekaligus koordinator lapangan, Botok, yang selama beberapa pekan terakhir menjadi figur sentral perlawanan warga Pati. Sejak pukul 07.00 WIB, massa mulai berdatangan dari berbagai kecamatan menggunakan kendaraan bak terbuka, sepeda motor, hingga berjalan kaki. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Cabut PBB 250%” dan “Sudewo Mundur Sekarang Juga”.

“Ini bukan sekadar aksi unjuk rasa, ini adalah suara hati rakyat. Kami tidak anti pajak, tapi 250 persen itu tidak masuk akal. Pemerintah seolah menutup mata terhadap penderitaan warganya,” teriak Botok dari atas mobil komando yang diparkir di tengah kerumunan.

Suasana di Alun-alun Pati kian memanas saat orator lain bergantian menyampaikan kritik terhadap kebijakan Bupati. Namun, aparat keamanan yang terdiri dari Polres Pati dan Kodim Pati terlihat siaga di berbagai titik, memastikan jalannya aksi tetap tertib.

Kapolres Pati, AKBP Jaka Wahyudi, yang hadir langsung di lokasi, mengimbau massa untuk menjaga ketertiban. “Kami memahami apa yang dirasakan masyarakat. Aspirasi adalah hak setiap warga negara, tapi mari kita sampaikan dengan damai, tanpa merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban,” ujarnya dengan suara tegas melalui pengeras suara.

Senada, Dandim Pati, Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, mengingatkan pentingnya menghindari provokasi. “Jangan sampai aksi ini dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita rusuh, kita sendiri yang rugi. Mari jaga nama baik Pati,” katanya sambil berdialog dengan perwakilan massa di tenda pengamanan.

Meski terpantau kondusif, ketegangan tetap terasa. Setiap teriakan massa menggema di sekitar pusat kota, menandakan betapa besar kemarahan yang tersimpan. Botok menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. “Jika Bupati tidak mencabut kebijakan ini dalam waktu dekat, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Kami akan terus bergerak sampai tuntutan dipenuhi,” ujarnya disambut riuh dukungan.

Kenaikan PBB 250 persen ini disebut-sebut sebagai penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), namun warga menilai waktunya tidak tepat dan nilainya terlalu ekstrem. Salah Seorang Pengamat kebijakan publik, menilai kebijakan ini minim komunikasi publik. “Pemerintah daerah perlu mengkaji ulang. Kenaikan signifikan seperti ini seharusnya dilakukan bertahap, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi,” jelasnya saat dihubungi.

Kebijakan PBB 250 persen telah memicu krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.

Kini, semua pihak menunggu langkah selanjutnya. Apakah Bupati akan tetap bertahan dengan kebijakannya, atau memilih mundur demi meredam amarah warga yang semakin meluas? Jawaban itu akan menentukan arah politik Pati di bulan-bulan mendatang.