Jelang HUT RI ke-80, Prof Didin: Demokrasi Politik Indonesia Belum Mampu Menjawab Tantangan Ekonomi

Jakarta-Medaindonesianews.com: Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, refleksi terhadap perjalanan demokrasi bangsa kembali mencuat. Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO), Prof Didin, menilai capaian demokrasi politik Indonesia belum memberi dampak berarti bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Menurutnya, sejak era reformasi, Indonesia telah mencatatkan sejumlah kemajuan dalam demokrasi politik, seperti pelaksanaan pemilihan presiden langsung, otonomi daerah, pilkada, hingga pilkada serentak. Namun, capaian tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.

“Sejatinya demokrasi itu tidak hanya menyangkut politik, tapi juga ekonomi. Sayangnya, pasca reformasi ini, demokrasi politik belum terhubung dengan perbaikan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Prof Didin juga menyoroti kebijakan pembangunan infrastruktur masif di era Presiden Joko Widodo yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. “Ekonomi kita masih berada di level mediocre. Pertumbuhan ekonomi pernah menyentuh 6 persen di era SBY, lalu rata-rata 5 persen di era Jokowi, tapi hasilnya terakumulasi pada kelompok kecil, yaitu oligarki bisnis,” jelasnya.

Ia menilai kondisi ini diperparah oleh desain UU Politik dan UU Pemilu yang membuka ruang bagi para pengusaha untuk membiayai kelompok politik. Hubungan transaksional ini, menurutnya, membuat banyak pejabat terjerat kepentingan bisnis dan korupsi. “Oligarki bisnis bekerja sama dengan oligarki politik. Tidak heran jika indeks oligarki kita bisa menjadi yang terburuk,” tegasnya.

Lebih jauh, Prof Didin mengungkapkan bahwa kesenjangan ekonomi kian menganga. Data menunjukkan, jumlah orang miskin masih tinggi, sementara segelintir orang kaya Indonesia justru masuk jajaran terkaya dunia, seperti Low Tuck Kwong, Prayogo Pangestu, serta kakak-beradik Michael dan Budi Hartono.

“Faktanya, kelompok kaya semakin kaya, sementara masyarakat miskin semakin terdesak,” pungkasnya.

Pandangan ini menjadi pengingat bahwa menjelang delapan dekade kemerdekaan, pekerjaan rumah Indonesia bukan hanya menjaga demokrasi politik, tetapi juga memastikan demokrasi ekonomi yang mampu menghadirkan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat. (Ips)