Disusupi Kampanye Caleg DPR RI PDIP YPBTN Rugi Ratusan Juta di Parade Cap Go Meh 2019

Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Anggota DPR RI sekaligus Caleg DPR-RI PDI Perjuangan Dapil DKI Jakarta III, yaitu Darmadi Durianto saat acara Parade Nusantara Cap Go Meh 2019 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelestarian Budaya Tao Nusantara (YPBTN), di Krendang, Tambora, Jakarta Barat, pada Minggu (24/02) lalu. Perayaan tersebut dilakukan di sepanjang jalan Krendang raya sampai gapura yang termasuk dalam lingkup perayaan Cap Go Meh.

"Saat dari taman Fatahillah ke Krendang, kami sudah dikagetkan dengan situasi yang berubah total. Yaitu adanya spanduk bertuliskan Yayasan Rumah Kebangsaan Indonesia 'DD Tambora' (YRKI). Disertai hadirnya Darmadi Durianto bersama puluhan tim suksesnya. Kalaupun dia (Darmadi-red) sebagai anggota DPR atau pejabat negara. Kalau pejabat negara kenapa harus membawa tim sukses puluhan orang dan alat peraga lainnya. Seperti beberapa ambulance dengan stiker Caleg DPR RI Darmadi Durianto. Selain itu juga mereka mengacungkan jari satu, yang merupakan nomor urut Darmadi Durianto. Hal itulah yang mendominasi masyarakat seoalah itu acara YRKI," ucap pria yang biasa disapa suhu Edy saat jumpa pers bersama wartawan, di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (12/3/2019).

Pihaknya juga mengaku mengalami kerugian yang cukup besar, akibat dari kejadian tersebut. Kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta itu, Edy mengungkapkan. Bahwa pihak donatur dan tamu undangan merasa kecewa dan memilih untuk meninggalkan tempat acara.

Ia juga beralasan adanya panggung di depan Vihara. Karena memang tak mencukupi kapasitasnya, maka panitia mendirikan tenda dan panggung persis di depan Vihara.

"Dengan adanya acara YRKI yang kita tidak ketahui munculnya. Hal itu menyebabkan sponsor, donatur, peserta lelang dan masyarakat lainnya meninggalkan tempat acara yang belum selesai. Namun justru ditunggangi oleh YRKI dengan bernyanyi-nyanyi bersama artis yang diundangnya," ungkapnya.

Sebelumnya YPBTN telah melaporkan Darmadi Durianto atas pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Jakarta Barat, Rabu (06/03).

"Saya berharap Bawaslu dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam melihat unsur pelanggarannya," ucap Eddy.

Kuasa hukum YPBTN, M. Linggar Afriyadi akan mengkaji dan mendalami lagi apakah ada unsur terkait pidana umum atau tidak, karena ini adalah persoalan pertanggungjawaban dimana pihak yayasan merasa dirugikan dan merasa ditipu dengan adanya persoalan ini. Dengan adanya dualisme yayasan yang ada di acara tersebut, pihak YPBTN merasa ternodai dan merasa tertipu dengan keadaan ini ketika amanah yang diberikan yayasan untuk menyelenggarakan acara, tiba-tiba hadir yayasan lain.

Kehadiran pelapor di Bawaslu kemarin (12/3/2019), guna melengkapi alat bukti dugaan pelanggaran kampanye terselubung. Lantaran tak adanya pimpinan Bawaslu yang masih bertugas diluar, maka pelapor mengurungkan niatnya.

"Untuk saat ini kami masih terfokus pada persoalan pelanggaran Pemilu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga memiliki upaya hukum lain terkait dengan splitsing yang seharusnya yayasan kami berperan di acara tersebut, tetapi ada yayasan lain yang kemudian mengambil alih. Kami berharap dengan adanya kejadian ini, Bawaslu bertindak agar tidak ada lagi insiden-insiden buruk ke depan," tegas Linggar. (ECR)